Kampung KB Diprioritaskan Di 2019
SEMARANG (08/01/2019) –
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) beserta
mitra kerjanya akan memprioritaskan menggerakkan Program Kampung
Keluarga Berencana di Tahun 2019. Hal ini disampaikan Sekretaris Utama
(Sestama) BKKBN, H. Nofrijal, SP., MA tatkala menghadiri Pertemuan
Pemaduan Perencanaan Program dan Anggaran KKBPK Tingkat Provinsi Jawa
Tengah dan Kabupaten/Kota, di PO Hotel Semarang, Jawa Tengah, Selasa
(8/1) malam.
Adanya Dana Alokasi Khusus (DAK) yang
ditransfer langsung dari pusat ke daerah disebut sebagai dukungan untuk
menggerakkan Kampung KB meskipun besarannya pun terbatas.
“Yang paling prioritas sekarang adalah
menggerakkan Kampung KB. Sementara di Kampung KB itu sudah ada dukungan
DAK. Memang belum mencukupi, katakanlah hanya satu (Kampung KB –red) per
Kecamatan”, kata Sestama.
Menyiasati keterbatasan anggaran tersebut, Sestama mengatakan agar memanfaatkan dana swadaya masyarakat maupun CSR.
“Saya melihat di Jawa Tengah ada Kampung
KB Mandiri, ada Kampung KB yang dibiayai CSR, ada Kampung KB yang
memiliki ‘bapak angkat’. Ini merupakan wujud sinergitas anatara pusat
dan daerah”, lanjut Nofrijal.
Memasuki tahun politik, Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara mengalami penyusuaian. Dampaknya PAGU
anggaran BKKBN pun mengalami penurunan yang cukup signifikan. Sestama
menyebut bahwa penurunan anggran hampir mencapai 60 persen.
“Khusus BKKBN, sejak pagu indikatif dan
pagu anggaran kami terpotong Rp 1,7 triliun. Dana yang tersedia di BKKBN
untuk operasional hanya Rp 3,2 triliun” terangnya. Pihaknya memaklumi
kebijakan ini guna mendukung pesta demokrasi yang akan dilaksanakan
tahun ini.
Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa
Tengah Wagino, SH., M.Si menjelaskan bahwa jumlah Kampung KB telah
melampai target 538 desa. Hal yang perlu dilakukan kini adalah melakukan
evaluasi terlebih pelaksanaan Kelompok Kegiatan seperti BKB, BKL, BKR,
UPPKS masih perlu ditingkatkan lagi. Kaper juga menekankan agar PKB
rajin dalam melengkapi profil Kampung KB.
Bersamaan dengan pertemuan ini,
dilaksanakan penandatanganan MoU dan Penyerahan Pokok-Pokok Kegiatan
Program KKBPK Tahun 2019 yang bersumber dari APBD I antara Kepala
Perwakilan dengan Kepala Dinas OPD KB se-Jawa Tengah.
PKB Diperlukan Di Daerah
Kepala Perwakilan BKKBN Jawa Tengah
menyatakan bahwa di beberapa wilayah, keberadaan Penyuluh Keluarga
Berencana dibutuhkan dalam menganalisis pencapaian KKBPK. Terkait hal
tersebut, pihaknya mempersilakan para Kepala OPD untuk mendayagunakan
PKB.
“PKB yang golongan IV/a seandainya
diperlukan di Kabupaten Kota untuk menganalisis dan mengevaluasi, Dinas
dipersilakan untuk membuat surat tugas untuk melaksanakan tugas
tersebut, tidak perlu memindahkan dari kecamatan ke kabupaten”.
Seperti diketahui, Penyuluh KB golongan
IV/a lingkup kerjanya dapat membantu menganalisis KKBPK di tingkat
Kabupaten, golongan IV/b lingkupnya hingga Provinsi sedang IV/c ke atas
levelnya di tingkat nasional. Hal tersebut tertuang dalam Permenpan No.
21 Tahun 2018. BKKBN juga akan menempatkan CPNS PKB yang baru di
daerah-daerah dengan jumlah sesuai kebutuhan wilayah.
Secara umum pertemuan ini bertujuan
untuk meningkatkan konsolidasi dalam perencanaan program dan anggran
KKBPK TA 2019 antara pengelola program di provinsi Jawa Tengah. Kaper
meminta agar segenap pelaksana program baik di provinsi maupun di daerah
mengedepankan prinsip pelaksanaan kegiatan yang efektif, efisien,
tepat waktu dan tepat guna. Sebanyak 90 orang peserta hadir dalam
pertemuan ini terdiri dari Kepala Dinas OPD KB berikut Sekretaris Dinas
ditambah mitra kerja dan jajaran pimpinan di Perwakilan BKKBN Jateng.
(BKKBN Jateng/Tatas)
Komentar
Posting Komentar